TIKMI: Instrumen Sentral Penilaian Kinerja PSP
Penjelasan mendalam tentang TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, Infrastruktur TI) — lima kriteria, self-assessment, timeline penilaian, dan strategi mempersiapkan organisasi.
Explore Resource
Klasifikasi PSP: PSP Utama dan PSP Selain PSP Utama
Dua tier klasifikasi PSP dalam PBI 10/2025 (Pasal 32) — kriteria penetapan, implikasi terhadap paket bundling, modal, dan pengawasan, serta timeline penetapan pertama kali.
Explore Resource
Paket Bundling Aktivitas PJP: Memahami Paket 1A, 1B, 2, dan 3
Penjelasan detail paket bundling aktivitas PJP (Pasal 34-36) — isi setiap paket, siapa yang boleh, perbandingan dengan Kategori Izin lama, dan implikasi terhadap modal, TIKMI, dan kewajiban operasional.
Explore Resource
Aktivitas dan Produk Sistem Pembayaran dalam PBI 10/2025
Pemetaan lengkap aktivitas, produk, instrumen, dan kanal pembayaran yang diatur PBI 10/2025 — sumber dana, mekanisme akses, dan kewenangan BI atas penyelenggara asing.
Explore Resource
Persyaratan Perizinan PJP dan Penetapan PIP
Persyaratan lengkap perizinan (Pasal 37-48) — dua jalur izin vs penetapan, bentuk lembaga, tiga aspek persyaratan, kepemilikan WNI, fit and proper test, dan mekanisme pengajuan elektronik.
Explore Resource
Modal Disetor Minimum dan Ongoing Capital: Rezim Permodalan Baru
Kewajiban permodalan yang diperkuat dalam PBI 10/2025 (Pasal 105) — initial capital per paket bundling, konsep ongoing capital berbasis risiko, capital surcharge, komponen modal, dan implikasi bagi fintech skala kecil.
Explore Resource
SBP dan RBSP: Perencanaan Bisnis Wajib PSP
Kewajiban penyusunan dan penyampaian perencanaan bisnis (Pasal 28-30) — perbedaan SBP dan RBSP, deadline 30 April 2026, persetujuan BI, pembatasan perubahan, dan panduan penyusunan yang memenuhi ekspektasi Bank Indonesia.
Explore Resource
Pengembangan Aktivitas, Produk, dan Kerja Sama PSP
Mekanisme persetujuan pengembangan bisnis PSP (Pasal 53-64) — kewajiban RBSP, kerja sama dengan PSP lain dan Penyelenggara Penunjang, due diligence, larangan eksklusivitas, dan kewajiban penghentian kerja sama.
Explore Resource
Kepemilikan, Pengendalian, dan Aksi Korporasi PSP
Persyaratan kepemilikan dan pengendalian PSP (Pasal 44), kebijakan kepemilikan tunggal (Pasal 117), pembatasan aksi korporasi 5 tahun pertama (Pasal 116), dan mekanisme persetujuan M&A.
Explore Resource
Ketentuan Peralihan: Navigasi dari Rezim Lama ke PBI 10/2025
Panduan lengkap ketentuan peralihan (Pasal 179-183) — grandfathering izin existing, evaluasi aktivitas dan klasifikasi oleh BI, timeline 3+2 tahun untuk pemenuhan, dan strategi mengelola masa transisi.
Explore Resource