Apa Itu PBI 10/2025 dan Mengapa Ini Mengubah Segalanya
Orientasi menyeluruh terhadap PBI 10/2025 — latar belakang penerbitan sebagai implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, konsolidasi tiga PBI menjadi satu regulasi payung, filosofi "same activities, same risk, same regulation", dan dampak strategis bagi seluruh ekosistem pembayaran Indonesia.
Explore Resource
Struktur dan Anatomi PBI 10/2025
Bagaimana PBI 10/2025 disusun — enam belas bab, 186 pasal, sepuluh ruang lingkup pengaturan, hubungan dengan PADG pelaksana, dan navigasi pasal kunci untuk pelaku industri.
Explore Resource
Definisi dan Konsep Kunci PBI 10/2025
Terminologi esensial yang diperkenalkan dan/atau direvisi dalam PBI 10/2025 — dari PSP, PJP, PIP, Penyelenggara Penunjang, hingga TIKMI, SBP, RBSP, dan deferred payment — dengan penjelasan praktis untuk masing-masing istilah.
Explore Resource
Siapa Saja yang Terdampak: Peta Pelaku Industri PBI 10/2025
Pemetaan lengkap pihak yang tunduk pada PBI 10/2025 (Pasal 7) — dari Bank Indonesia sebagai regulator hingga vendor teknologi sebagai Penyelenggara Penunjang — dengan matriks kewajiban per kategori pelaku.
Explore Resource
Gap Analysis: Dari PBI 23/6/2021 ke PBI 10/2025
Analisis perubahan komprehensif dari rezim regulasi lama ke PBI 10/2025 — arsitektur regulasi, klasifikasi PSP, TIKMI, ongoing capital, Penyelenggara Penunjang, infrastruktur data, single ownership policy, dan matriks prioritas penyesuaian.
Explore Resource
Posisi PBI 10/2025 dalam Ekosistem Regulasi Indonesia
Bagaimana PBI 10/2025 berinteraksi dengan UU P2SK, UU PDP, POJK fintech, regulasi BSSN, dan regulasi PPATK — hierarki kewenangan antarotoritas dan prinsip koordinasi yang diatur dalam PBI 10/2025.
Explore Resource
Sejarah dan Evolusi Regulasi Sistem Pembayaran Indonesia Menuju PBI 10/2025
Perjalanan regulasi sistem pembayaran dari era 9 jenis PJSP (PBI 18/40/2016) melalui reformasi PJP/PIP (2021) hingga konsolidasi PBI 10/2025 — dan ke mana arah kebijakan SP Indonesia selanjutnya berdasarkan BSPI 2030.
Explore Resource
Prinsip Dasar dan Kerangka Kerja PBI 10/2025
Lima prinsip dasar pengaturan (Pasal 4), tiga sasaran penyelenggaraan (Pasal 6), dan cara prinsip-prinsip ini diterjemahkan menjadi kewajiban konkret bagi pelaku industri sistem pembayaran Indonesia.
Explore Resource