PBI 23/2021 dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025
Kedudukan PBI 23/2021 dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 — bagaimana PBI 23/2021 mengimplementasikan visi BSPI 2025 tentang sistem pembayaran yang modern, inklusif, dan terintegrasi.
Explore Resource
QRIS: Standar Nasional Pembayaran QR Indonesia
Peran QRIS sebagai tulang punggung interoperabilitas pembayaran ritel Indonesia — standar teknis, model bisnis acquirer-issuer, ketentuan MDR, perluasan QRIS lintas batas, dan implikasi kepatuhan bagi PJP.
Explore Resource
BI-FAST: Infrastruktur Pembayaran Ritel Real-Time Indonesia
BI-FAST sebagai sistem pembayaran ritel real-time nasional — arsitektur teknis, persyaratan partisipasi PJP, settlement model, interaksi dengan BI-RTGS, dan implikasi strategis bagi Penyedia Jasa Pembayaran.
Explore Resource
Regulasi Fintech Terkait dan Koordinasi Antar-Regulator
Interaksi PBI 23/2021 dengan regulasi fintech lain yang relevan — POJK fintech lending, regulasi aset kripto, UU Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), dan koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan BSSN.
Explore Resource
Program Kepatuhan Terpadu untuk PJP
Membangun program kepatuhan terpadu yang mengelola seluruh kewajiban regulasi PJP secara efisien — integrasi PBI 23/2021, AML/CFT, perlindungan data, dan persyaratan keamanan dalam satu kerangka kepatuhan yang kohesif.
Explore Resource
Panduan PBI 23/2021 untuk Startup dan Fintech Baru
Panduan praktis bagi startup fintech dan perusahaan baru yang ingin menjadi Penyedia Jasa Pembayaran — dari ideasi produk hingga perolehan izin dan peluncuran layanan, dengan jalur tercepat menuju kepatuhan PBI 23/2021.
Explore Resource
Masa Depan Regulasi PJP: Tren dan Perkembangan yang Diantisipasi
Arah perkembangan regulasi sistem pembayaran Indonesia yang akan datang — revisi PBI 23/2021 yang diantisipasi, integrasi CBDC, open banking yang lebih luas, dan implikasi bagi strategi kepatuhan jangka panjang PJP.
Explore Resource