Gambaran Umum Sembilan Hak Subjek Data
Kerangka hak subjek data dalam UU PDP Pasal 6–20 — hak atas informasi, hak akses, hak untuk memperbarui dan melengkapi, hak untuk menghapus, hak untuk menghentikan pemrosesan, hak untuk mendapatkan salinan, hak portabilitas, hak keberatan atas pemrosesan otomatis, dan hak mendapatkan kompensasi — dengan gambaran timeline respons yang diwajibkan untuk masing-masing hak.
Explore Resource
Hak Akses dan Hak atas Informasi Pemrosesan
Kewajiban organisasi terkait hak akses (Pasal 12) dan hak atas informasi pemrosesan (Pasal 6–7) — apa yang harus diungkapkan kepada subjek data saat pengumpulan data, bagaimana merespons permintaan akses dalam tenggat waktu yang ditetapkan, prosedur verifikasi identitas pemohon, format respons yang dapat diterima, dan penanganan permintaan yang berlebihan atau tidak berdasar.
Explore Resource
Hak Penghapusan dan Hak untuk Dilupakan
Ketentuan hak penghapusan data pribadi (Pasal 16) dalam UU PDP — kondisi yang memicu kewajiban penghapusan, pengecualian yang diizinkan undang-undang (kewajiban hukum, kepentingan umum, arsip penelitian), prosedur penghapusan teknis yang memenuhi standar, tenggat waktu penghapusan 3×24 jam, dan bagaimana mengkoordinasikan permintaan penghapusan dengan pihak ketiga yang menerima data tersebut sebelumnya.
Explore Resource
Hak Portabilitas Data
Ketentuan portabilitas data (Pasal 18) dalam UU PDP — cakupan data yang tunduk pada portabilitas, format yang dapat digunakan secara interoperabel, tenggat waktu pemenuhan 3×24 jam, pengecualian teknis dan operasional yang dapat diterapkan, dan implikasi teknis implementasi portabilitas bagi organisasi yang mengelola data dalam jumlah besar.
Explore Resource
Hak Keberatan atas Pemrosesan Otomatis dan Profiling
Perlindungan terhadap pengambilan keputusan otomatis berdasarkan Pasal 19–20 UU PDP — cakupan keputusan otomatis yang termasuk dalam perlindungan, hak subjek data untuk meminta peninjauan oleh manusia, kewajiban organisasi dalam memberikan penjelasan logika pemrosesan otomatis, dan implikasi terhadap sistem AI dan machine learning yang digunakan untuk keputusan yang berdampak signifikan.
Explore Resource
Membangun Prosedur Respons Hak Subjek Data
Panduan operasional membangun sistem respons hak subjek data — saluran penerimaan permintaan, prosedur verifikasi identitas, alur kerja internal per jenis hak, tenggat waktu internal vs. tenggat waktu hukum, template respons, eskalasi untuk kasus kompleks, dan pencatatan sebagai bukti kepatuhan akuntabilitas.
Explore Resource
Penanganan Permintaan Hak yang Kompleks dan Sengketa
Navigasi situasi kompleks dalam pemenuhan hak subjek data — permintaan yang berpotensi melanggar hak pihak lain, permintaan dari subjek data yang masih anak-anak atau perwalian, konflik antara hak penghapusan dan kewajiban retensi regulasi, sengketa yang diajukan kepada LPDP, dan strategi pengelolaan risiko litigasi terkait hak subjek data.
Explore Resource